Laporan Desa

need a person who is willing to help me with my essay or paper for colleges paperhelp i need help on a statistical advisor critical thinking paper

LAPORAN PENYELENGGARAAN  PEMERINTAHAN DESA

NAMA KEPALA DESA                :  TAJEMUDDIN

                                                               DESA                                               :  MUDALANG

                                                               KECAMATAN                                : KUSAN HILIR

                                                               KABUPATEN                                 :  TANAH BUMBU

     TAHUN  2017

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan managemen Pemerintahan dan Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang adult chat net do your homework ada meliputi Perencanaan, Penetapan Kebijakan, Pelaksanaan, Pengorganisasian, Pengawasan, Pengendalian, Pembiayaaan, Koordinasi, Pelestarian, Penyempurnaan dan Pengembangannya.
Berkaitan dengan hal-hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi semua laporan kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada serta tugas- tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi  dan Pemerintah Kabupaten selama tahun anggaran, maka pada setiap berakhirnya tahun anggaran Kepala Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) kepada Bupati Tanah Bumbu melalui Camat Kusan Hilir dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) kepada masyarakat melalui BPD Desa Mudalang.
  1. Bidang Pemerintahan.
  2. Bidang Pembangunan.
  3. Bidang Kemasyarakatan.
Kegiatan Pemerintahan Desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan Anggaran yang tertuang dalam APB Desa. Kontrol pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa.Selengkapnya kami Laporkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Bupati Tanah Bumbu melalui Camat Kusan Hilir.

A. DASAR HUKUM :

Adapun dasar hukum dari Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :
  1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat IIdi Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 )
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4438)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
  7. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Desa
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang adult chat net do your homework Pedoman Administrasi Desa
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2000 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2006, tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 07)
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 09 Tahun 2007, tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 09)
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2007, tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 07)
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2007, tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 11)
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No. 12Tahun 2007, tentang Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah untuk Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 No. 12)
  21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 14)
  22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2011, tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 15)
  23. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 41 Tahun 2013, tentang Bantuan Keuangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Pimpinan BPD danAnggota, serta Tunjangan Ketua Rukun Tetangga dalam Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2013
  24. Peraturan Desa Mudalang Nomor 07 Tahun 2013 tentang Biaya Jasa Pelayanan Administrasi Desa Tahun Anggaran 2013
  25. Peraturan Desa Mudalang Nomor 01 Tahun 2013, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014
  26. Peraturan Desa Mudalang Nomor 03 Tahun  2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015
  27. Peraturan Desa Mudalang nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
  28. Peraturan Desa Mudalang Nomor 3 Tahun 2016  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017

B. GAMBARAN UMUM DESA

Peta Wilayah Administratif Desa Pulau Tanjung

Kondisi Geografi

Desa Mudalang merupakan desa yang berada di dataran rendah, karena wilayah tersebut sebagian wilayah permukimannya berada diatas air.  Desa Mudalang termasuk dalam wilayah Kecamatan Kusan Hilir. Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Letas geogerafis Desa Mudalang adalah sbb:
Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rantau Panjang Hulu
Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kusan
Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kusan
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Manurung
Wilayah Desa Mudalang berada pada ketinggian 2 mdl  dari permukaan laut dengan kelembaban 250– 300 C. Luas wilayah Desa Mudalang 358,75 ha yang sebagian besar merupakan wilayah pertanian. Luas wilayah Desa Mudalang terdiri dari wilayah permukiman seluas 86 ha, wilayah persawahan 178 ha,  wilayah perkebunan 92 ha,, wilayah umum berupa perkantoran, kuburan dan sarana prasarana desa seluas 275 ha. Namun secara garis besar wilayah Desa Mudalang  merupakan daerah perairan, karena posisi rumah berada di atas air. Jadi yang berupa wilayah permukiman hanya berada di tepi jalan dan sungai yang memanjang sepanjang aliran sungai.
Jumlah penduduk Desa Mudalang  untuk data tahun 2017  sebanyak  2.007 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 1.002 jiwa dan perempuan 1.005  jiwa yang terbagi 605 KK. Dari jumlah tersebut jumlah kepala keluarga yang tergolong sebagai Rumah Tangga Miskin 68 KK.
Mata pencaharian penduduk sebagai petani mencapai 80 %  dan sisanya berprofesi sebagaii pedagang,Pegawai pemerintah dan karyawan swasta,pengrajin dan yang lainnya. Kondisi ini sesuai dengan kodisi wilayah Desa Mudalang sebagian besar merupakan lahan pertanian dengan luas perairan yang sangat luas. Pendapat penduduk rata-rata dianggap lumayan baik karena masyarakat selain bertani mereka juga mencari ikan, mengolah potensi menjadi produk kerajian, sehingga selain bertani mereka mendapat penghasilan lain. Selain produk kerajinan, makanan dan perkebunan kelapa dan peternakan ayam dan itik.
Di sebagian  wilayah Desa Mudalang jika musim hujan akan terendam air  sehingga tidak jarang akses ke desa-desa lain terputus akibat genangan air.
Kondisi ini sangat menjadi masalah karena akan mengganggu aktifitas pertanian di Desa Mudalang. Pertanian di Desa Mudalang dengan melihat kondisi sekarang akan terancam gagal panen atau kesulitan dalam pertanian (tidak dapat melakukan usaha pertanian)

Sosial Budaya

NO

URAIAN JUMLAH

KETERANGAN

1

Kependudukan

a.    Jumlah Penduduk                       (jiwa)

b.    Jumlah KK

c.    Jumlah Laki-laki

       · Usia   0 – 15 tahun

       · Usia 16 – 55 tahun.

       · Diatas 55 tahun

d.    Jumlah Perempuan

       · Usia   0 – 15 tahun

       · Usia 16 – 55 tahun.

       · Diatas 55 tahun

2.007

358

475

169

 

247

516

256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kesejahteraan Sosial

a.    Jumlah KK                                     prasejahtera

b.    Jumlah KK sejahtera

c.    Jumlah KK sedang

d.    Jumlah KK kaya

e.    Jumlah KK Miskin

f.     Jumlah Yatim

g.    Jumlah Janda Tua

h.    Jumlah Jompo

 

 

72

203

82

123

69

26

49

26

 

 

 

 

 

3.

Tingkat Pendidikan

a.    Tidak tamat SD

b.    Tamat SD

c.    Tamat SLTP

d.    Tamat SLTA

e.    Tamad D1/Sederajat

f.     Tamat D2/Sederajat

g.    Tamat D3/ Sederajat

h.    Tamat S1/Sederajat

i.      Tamat S2/Sederajat

 

489

312

902

147

_

41

29

33

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

Mata Pencaharian

a.    Buruh tani

b.    Petani

c.    Peternak

d.    Pedagang

e.    Tukang kayu

f.     Tukang batu

g.    PNS

h.    Pensiunan

i.      TNI /POLRI

j.      Perangkat desa

k.    Penjahit

l.      Industri kecil

m.   Karyawan perusahan swasta

n.    Montir

o.    Dosen Swasta

p.    Pembantu Rumah Tangga

q.    Arsitektur

r.     Pengusaha besar

s.     Dukun kampung terlatih

 

80

335

129

27

21

18

45

7

_

21

7

36

45

5

1

_

_

_

 

 

 

Peternak sapi, ayam dan itik

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengrajin tenun,kue,abon

 

 

 

 

 

 

5.

Agama

a.    Islam

b.    Kristen Khatolik

c.    Kristen Protestan

d.    Hindu

e.    Budha

 

 

2.007

 

 

 

 

 

 

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :
1. Kependudukan
Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif, dan lansia adalah sebagai berikut: 23,3% :61,4 % : 15,3%. Dari 2.007 jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama / seimbang.
2. Kesejahteraan
Jumlah KK sedang  mendominasi yaitu  dari total KK 38,8 %,, KK pra sejahtera  19 %, KK miskin12,4 % KK Kaya 13,7 %. dan KK sejahtera15,5  %. Dengan banyaknya KK sedang inilah maka Desa Mudalang termasuk dalam DESA  BERKEMBANG.
3. Tingkat Pendidikan
Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat Pertama. Selain itu masyarakat yang tidak lulus SD juga cukup banyak sedangkan yang memiliki pendidikan lebih dari tingkat SLTA sangat sedikit dibandingkan jumlah penduduk keseluruhan
4. Mata Pencaharian
Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani. hal ini disebabkan wilayah Desa Mudalang memiliki lahan pertanian yang luas dan pekerjaan sebagai petani telah diwariskan secara turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi petani dan buruh tani. Selain hal itu kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menyebabkan mereka tidak mau sekolah tinggi sehingga mereka tidak memiliki potensi/keahlian. Namun selain pertanian mereka juga mendapatkan penghasilan tambahan seperti mencari ikan, kerajinan membuat kue, dan lain-lain yang diwariskan orang-orang tua dahulu
5.Agama
Seluruh warga masyarakat Desa Mudalang  adalah Muslim ( Islam )

 Sarana dan Prasarana Desa

No

Jenis Prasarana dan Sarana Desa Jumlah Keterangan
1 Kantor Desa 1

Baik

2

Gedung SLTA _ Belum ada
3 Gedung SLTP/ MTs. 1

Baik

4

Gedung SDN 1 Masih layak/ baik
5 Gedung MI _

Belum ada

6

Gedung TK 1 Perlu tambahan ruangan
7 Mesjid

Belum ada

8

Musholla / Langgar 2 Perlu pembenahan
9 Pasar Desa

Belum ada

10

Poskesdes 1 Fasilitas belum lengkap
11 Poskamling 1

12

Jembatan 11 Sebagian perlu perbaikan
13 Gedung TPA 1

Perlu fasilitas

14

PAUD

Belum ada

Dari Tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:
  1. Pengadaan Fasilitas Kantor Desa perlu segera demi untuk pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
  2. Gedung SLTA dan SLTP tidak terlalu mendesak di bangun karena untuk jumlah siswa masih mencukupi dan lokasi yang terjangkau untuk bersekolah di desa terdekat atau ke ibukota Kecamatan.
  3. Gedung PAUD sangat perlu untuk di bangun di Desa Mudalang, mengingat begitu pentingnya pendidikan anak baik pendidikan umum maupun pendidikan agama.
  4. Pasar Desa tidak ada, maka untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari masyarakat biasanya mereka datang ke pasar tradisional yang di Kecamatan Kusan Hilir.
  5. Secara umum prasarana dan sarana yang ada di desa sudah lengkap mengingat letak Desa Mudalang yang cukup dekat daerah Kecamatan Kusan Hilir

Pemerintahan Umum

No

Uraian Keberadaan

Keterangan

Ada

Tidak Ada
1 Pelayanan kependudukan Ada

 –

2

Pemakaman Tidak Ada
3 Perijinan Ada

4

Pasar tradisional Tidak Ada
5 Ketentraman danKetertiban ada

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :
  1. Pelayanan kependudukan dilaksanakan setiap hari jam kerja kadang kala ada juga penduduk yang datang pada sore atau malam hari, hal ini bisa dimaklumi karena mayoritas penduduk adalah petani atau buruh tani sehingga kesibukan bekerja seharian. Pemahaman mengenai jam kerja kantor masih kurang.
  2. Tidak ada lokasi pemakaman di Desa Mudalang, namun kebanyakan masyarakat lebih memilih ke tempat pemakaman yang ada di desa tetangga (Desa Pagarruyung). ini  dikarenakan kebanyakan orang tua dulu kala dikuburkan disana dan juga jaraknya yang tidak terlalu jauh. .Masalah pemakaman dikelola oleh masyarakat secara bersama-sama melalui rukun  kematian. Prosesi pemakaman dipimpin oleh ulama setempat dan dilaksanakan secara gotong royong oleh warga.
  3. Perijinan diantaranya adalah ijin keramaian dan ijin tinggal
  4. Ijin keramaian diwajibkan bagi kegiatan yang bisa mendatangkan massa dalam jumlah banyak. Misalnya hiburan rakyat, dan orkes. Ijin ini selain ke pemerintah Desa juga diteruskan ke MUSPIKA
  5. Ijin tinggal diberlakukan kepada warga asing yang bertamu lebih dari 24 jam atau menginap terutama jika bukan keluarga dekat dengan warga setempat.
  6. Pasar tradisional tidak ada, warga biasa datang ke pasar yang ada di Kecamatan Kusan Hilir, selain jarak cukup dekat dan sarana trasportasi mudah di dapat.
  7. Untuk pengamanan skala sedang dan besar linmas dibantu dari POLSEK dan KORAMIL.

 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Mudalang terdiri dari Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ).
Aparatur Pemerintah Desa Mudalang yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan menggunakan pola minimal yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 Kepala  Urusan, 1 Bendahara Desa dan  1 Tata Usaha Desa serta unsur kewilayahan yang terdiri 7 Ketua RT dan  7 Sekretaris RT.
Sedangkan Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) 9 orang.
No
Nama
Jabatan
Pendidikan
Alamat
1.
Tajemuddin
Kepala Desa
SMP
RT 01
2.
Masrani
Sekretaris Desa
S1
RT 01
3.
Abdul Mutalib
Kaur Pembangunan
SMA
RT 01
4.
Nur Hasanah
Kaur Pemerintahan
SMA
RT 01
5.
Rahmatasiah
Kaur Kemasyarakatan
SMP
RT 07
6.
Lisna Yanti
Tata Usaha
SMA
RT 03
7.
Rusni Yarni
Bendahara
S1
RT 01
8.
Amus
Ketua RT 01
SMP
RT 01
9.
Bambang
Ketua RT 02
SD
RT 02
10.
Anwar Jalil
Ketua RT 03
SD
RT 03
11.
Abdurrahman
Ketua RT 04
SMP
RT 04
12.
Mike
Ketua RT 05
SD
RT 05
13.
Baharuddin
Ketua  RT 06
SD
RT 06
14.
Hamiruddin
Ketua  RT 07
SD
RT 07
15.
Khaliq
Sekretaris  RT 01
SMP
RT 01
16.
Aliansyah
Sekretaris  RT  02
SMP
RT 02
17.
Arif
Sekretaris  RT 03
SD
RT 03
18.
Iskandar
Sekretaris  RT 04
SMP
RT 04
19.
Mustapah
Sekretaris  RT  05
SD
RT 05
20.
Abd.Azis
Sekretaris  RT 06
SD
RT 06
21.
Majing
Sekretaris  RT 07
SD
RT 07
No
Nama
Jabatan
Pendidikan
Alamat
1.
Bederudin
Ketua
SMA
RT 02
2.
M.Taufik Rahayu
Wakil Ketua
SMP
RT 04
3.
Hadi Jayadi
Sekretaris
SLTA
RT 02
4.
Junaidi Abdullah
Anggota
SMA
RT 03
5.
Darwati
Anggota
SMA
RT 03
6.
Abdullah
Anggota
SMA
RT 05
7.
Kamron
Anggota
SMP
RT 06
8.
Muhimmuddin
Anggota
SMA
RT 01
9.
Khairuddin
Anggota
SMA
RT 07
Kelembagaan dan Organisasi
Lembaga di Desa Mudalang adalah :
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM )
Merupakan Lembaga desa yang berkonsentrasi dibidang Pembangunan, baik fisik maupun non fisik kemasyarakatan.
2. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( TP – PKK )
Merupakan lembaga desa yang bertugas memberdayakan kaum perempuan dan menangani kesehatan ibu dan anak serta tim keluarga berencana tingkat desa.
3. Karang Taruna
Lembaga desa yang berkonsentrasi dalam kegiatan kepemudaan baik di bidang olahraga, kesenian dan kegiatan lainnya tentang kepemudaan.
4. Perlindungan Masyarakat ( LINMAS )
Lembaga desa yang berfungsi sebagai tim keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat
serta membantu setiap ada kegiatan Pemilihan Umum
5. Kelompok Tani
Sebagai wadah para petani dalam mengadakan musyawarah untuk setiap kegiatan yang ingin direncanakan dan sebagai wadah setiap pemecahan masalah yang ada.
6. Kelompok Tani Peternakan
Sebagai wadah para peternak dalam mengadakan musyawarah untuk setiap kegiatan yang ingin direncanakan dan sebagai wadah setiap pemecahan masalah yang ada
7. Lembaga Kepengurusan Majelis Ta’lim
8. Suatu Lembaga yang mengurus dan menangani serta menyelenggarakan Kegiatan Keagamaan baik Mesjid maupun di Langgar.
BAB II VISI DAN MISI
Umum
Pembangunan adalah sebuah proses perjalanan ke depan menuju cita-cita yang diharapkan. Kejelasan harapan, cita-cita dan keinginan perbaikan yang diharapkan akan menjadi panduan bagi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah dalam mengarahkan proses pembangunan kedepan. Uraian visi, misi dan agenda prioritas pembangunan desa berikut merupakan panduan dalam perumusan dan pelaksanaan pembangunan Desa Mudalang  Kecamatan Kusan Hilir 2014-2019.
Nilai-nilai  yang Melandasi
Desa Mudalang merupakan desa dengan wilayah yang cukup luas tetapi dari segi perekonomian belum memuaskan. Sebagian masyarakat masih ada yang tercatat sebagai masyarakat miskin. Sebagai bukti untuk kegiatan BLT  dan beras untuk keluarga miskin  penduduk Desa Mudalang masih banyak yang membutuhkan.  Sebuah keadaan yang tidak membanggakan padahal sumber daya yang ada cukup  dan memadai. Ini karena penanggangan dan pengelolaannya tidak maksimal, selain itu sumber daya manusia yang masih dibawah rata-rata, juga faktor sarana dan prasarana yang kurang menunjang.
Sebagian besar penghidupan masyarakat sebagai warga Petani dan buruh tani juga ada yang memelihara hewan ternak meski dalam skala kecil, biasanya hanya digunakan untuk investasi jangka pendek. Masyarakat tidak memiliki atau dapat menciptakan usaha lain yang dapat menambah penghasilan selain petani. Ini karena sumber daya manusia masyarakat banyak yang tidak memiliki keahlian atau keterampilan yang dapat dikembangkan sebagai jembatan menciptakan lapangan pekerjaan lain.
Visi dan Misi
Visi
Sesuai dengan Visi daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010-2014 yang tercantum dalam RPJM Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun  2010-2014 adalah sebagai berikut :
‘’Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang Religius dan Sejahtera’’.
Dalam rangka mendukung visi daerah tersebut, Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir dalam periode 2014-2019 ini memiliki visi ” Terwujudnya Masyarakat Desa Mudalang yang Maju, Sehat dan Sejahtera serta Religius.”
Misi  
Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka diperlukan penjabaran dari visi tersebut agar dapat diterapkan selama lima tahun kedepan dalam misi sebagai berikut :
1. Misi Umum
Misi pembangunan Desa Mudalang dalam lima tahun ke depan ditinjau secara umum adalah “Mewujudkan Desa Mudalang  sebagai Desa Mandiri dengan meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dengan didukung pemanfaatan potensi desa secara maksimal sebagai peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan sarana kesehatan yang baik serta peningkatan sumber daya manusia yang terampil.”
2. Misi Khusus
Misi khusus yang akan diwujudkan dalam pembangunan desa lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:
  1. Meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dengan cara pemanfaatan potensi desa secara maksimal.
  2. Membangunan sarana dan prasarana desa yang dapat meningkatkan usaha pertanian rakyat.
  3.  Menciptakan lapangan atau usaha berupa industri rumah tangga sehingga masyarakat memiliki pendapatan lebih selain dari hasil pertanian.
  4. Mengwujudkan masyarakat yang sehat dan kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin cukup tersedia jika menghadapi musim kemarau.
  5. Menciptakan pemuda-pemuda yang terampil dan berpotensi yang dapat memiliki pendapatan sehingga mengurangi angka pengangguran di desa.
  6. Mendirikan koperasi masyarakat untuk mendanai atau dapat memberikan modal bagi masyarakat yang memiliki usaha kecil terutama masyarakat menengah ke bawah.
BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
Proses Penggalian Gagasan Pembangunan
Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, LPM, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.
Sebagai wakil dari masyarakat BPD berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam menyusun program Pembangunan.Pemerintah Desa beserta BPD merumuskan program Pembangunan Desa, dalam hal ini menyusun Pembangunan apa yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.
Sasaran Pembangunan
Berdasarkan visi dan misi pembangunan Desa Mudalang sasaran Perencanaan Pembangunan Desa Mudalang dalam lima tahun ke depan adalah meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dengan didukung pemanfaatan potensi desa secara maksimal sebagai peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan sarana kesehatan yang baik serta peningkatan sumber daya manusia yang terampil. Dan yang menjadi sasaran meliputi :
  1. Masyarakat miskin.
  2. Masyarakat dengan mata pencaharian sebagai petani.
  3. Pendidikan keterampilan masyarakat.
Agenda Pembangunan
Memperhatikan visi dan misi misi pembangunan Desa Mudalang dan sasaran pembangunan yang menitikberatkan pada pembangunan masyarakat menengah ke bawah maka agenda utama pembangunan kurun waktu 2014- 2019 sebagai berikut :
  1. Pertanian, peternakan dan perikanan
  2. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan masyarakat
  3. Kesehatan masyarakat
  4. Peningkatan sarana dan prasana keagamaan
  5. Kelengkapan sarana dan prasarana wilayah
  6. Penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial
  7. Prasarana Ekonomi
  8. Peningkatan Kelembagaan Pemerintahan Desa
BAB IARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
Arah Pengelolahan Pendapatan Desa
Arah pengelolaan pendapat desa yang akan dikelola desa bersumber dari :
  1. Pembayaran pajak masyarakat yang berasal dari pembayaran pajak bumi bangunan yang dibayar masyarakat.
  2. Pendapatan Desa bersumber dari program bantuan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
  3. Program pemerintah tentang ADD (Anggaran Dana Desa) yang akan dicanangkan pemerintah mulai tahun 2011.
  4. Pembayaran sewa tanah desa, jika ada yang menyewa tanah kas desa.
  5. Penciptaan usaha / industri kecil yang nantinya akan dikelola oleh Pemerintahan Desa, namun masih dalam rencana ( BUM-DES ).
  6. Sumbangan dari pihak ketiga yang bermitra dengan desa
Arah Pengelolahan Belanja Desa
Arah pengelolan keuangan atau belaja desa akan diatur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal-hal yang diatur dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah sebagai berikut :
  1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan
  2. Insentif Ketua RT dan Sekretaris RT
  3. Insentif untuk Keamanan Desa dan Petugas Pengelolaan Profil Desa serta Petugas Sarana Ibadah
  4. Pengadaan Barang dan Jasa
  5. Pengadaan ATK, inventaris Kantor Desa dll.
  6. Biaya Operasional Pemerintah Desa
  7. Biaya Kegiatan PKK
  8. Biaya Kegiatan Posyandu dan Posbindu
  9. Biaya Kegiatan Karang Taruna
  10. Biaya Rapat dan Perjalanan Dinas
  11. Pembangunan Sarana dan Prasarana, dll
Kebijakan Umum Anggaran
Kebijakan umum dalam penyusunan anggaran akan ditetapkan melalui musyawarah desa antara  Pemerintah Desa bersama BPD guna membahas anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolak ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.
Kebijakan Umum Desa
Kebijakan umum Desa Mudalang tetap berpedoman pada visi dan misi pembangunan desa serta sasaran dari pembangunan yaitu peningkatan ekonomi masyarakat miskin sehingga kebijakan umum pembangunan desa lebih mengarah pada perbaikan kesejahteran masyarakat menengah ke bawah.
Walau keadaan demikian asas adil merata dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan tetap dipertahan. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan seluruh wilayah dari Desa Mudalang akan tetap tersentuh, sehingga dalam pelaksanan pembangunan tidak ada rasa kecemburuan sosial yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam masyarakat.
Secara administratif Desa Mudalang terbagi dalam 7 (Tujuh) Rukun Tetangga sehingga dalam penyusunan kebijakan sesuai usulan-usulan yang diusulkan masing-masing wilayah RT (Rukun Tetangga) dan prioritas usulan juga disesuaikan usulan juga di sesuaikan dengan prioritas usulan dari masing-masing wilayah.
Dalam penerapan asas adil dan merata bukan berarti dalam penyusun seluruh wilayah memiliki kesempatan yang sama, tetapi juga memperhatikan kondisi wilayah, seperti jumlah masyarakat miskin, sehingga dalam penyusunan kebijakan sangat memungkinkan kondisi masyarakat yang lebih parah akan mendapat kesempatan lebih besar.
Semua usulan dari semua wilayah akan terkumpul sangat banyak sehingga dalam pelaksanaan atau realisasinya akan disusun secara bertahap sesuai kemampuan desa dan yang prioritas pertama dari masing wilayah akan disusun sebagai prioritas kebijakan pembangunan pada tahap awal.
Selain azas adil dan merata kami juga lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat darurat atau membutuhkan penanganan yang tidak bisa ditunda, ketika ada sekelompok lapisan masyarakat yang terkena bencana alam seperti, kebanjiran atau kebakaran. Hal-hal seperti ini tentu nantinya dalam penyusunan kebijakan pembangunan diluar kendali, sehingga akan ada beberapa program kebijakan yang akan ditunda.
Seluruh arah kebijakan umum pembangunan akan disusun melalui Rencana Pembangunan Desa (RPJM Des) yang disusun oleh tim penyusun RPJM Desa yang dibentuk melalui rapat pembentukan Tim Penyusun RPJM Des. Dan RPJM Des akan ditetapkan dan disetujui oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa) dengan BPD ( Badan Permusyawaratan Desa) melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang Desa).
Rekapitulasi Pembangunan Desa (RKP-Des) ditetapkan kemudian melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang Desa) dari tahun awal samapi tahun akhir dari perencanan Pembangunan Desa (RPJM Des) yang telah disusun dan jika ada perubahan dilakukan rencana perubahan RKP-Des dilakukan juga melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang Desa) dengan berita acara perubahan dan harus disetujui seluruh masyarakat.
BAB V RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
Seiring dengan visi pembangunan yang akan dijalankan dan ingin diwujudkan serta mendasari pada misi yang akan ditempuh guna mewujudkan visi pembangunan dimaksud, maka dapat diidentifikasi adanya 5 ( Lima ) isu –isu strategis yang menjadi permasalahan pokok yang di hadapi desa saat ini :
Rendahnya Keberdayaan Masyarakat dan Kemampuan Desa.
Ditinjau dari aspek ekonomi berbagai permasalahan yang dihadapi pembangunan yang dilaksanakan selama ini antara lain : ditingkat pemerintahan adanya duplikasi pengembangan usaha ekonomi produktif yang membuat pemerintah desa bingung karena harus membuat lembaga lagi sesuai program yang diterima, lemahnya kemampuan masyarakat untuk membangun organisasi atau lembaga ekonomi rakyat.
Dari aspek sosial terdapat keterbatasan data dan informasi serta ego sektoral dimana saling tumpang tindihnya lembaga yang ada, karena setiap ada program harus membuat lembaga baru yang mengurusi, padahal di Desa sudah ada lembaga yang secara tugas dan fungsinya sama, dan yang menjadi kesulitan adalah usulan untuk penggabungan lembaga tidak dapat terima pada suatu program.
Dengan tingkat pendidikan yang rendah maka dilapangan masih menghadapi  kendala seperti kurangnya biaya untuk sosialisasi, sarana, kualitas sumber daya yang terbatas serta kultur budaya yang kurang mendukung,disamping masih terbatasnya sumber daya manusia.
Masih Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat.
Sebagai bagian dari rendahnya tingkat ekonomi maka berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, karena tidak mampu membiayai sekolah anaknya sampai dengan pendidikan dasar dan putus sekolah. Dengan rendahnya pendidikan maka hasil dari pembangunan akan mengalami hambatan, karena rendahnya penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kesenjangan pendidikan terutama dialami oleh perbedaan tingkat pendidikan antara laki– laki dengan perempuan hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya angka buta huruf di kalangan kaum perempuan, maka kedepan diharapkan masyarakat sudah tidak ada lagi yang buta huruf.
Dilaksanakannya otononomi pendidikan menuntut peran sekolah, orang tua dan masyarakat turut serta dalam perencanaan sampai dengan pengawasan bidang pendidikan karena permasalahan yang dihadapi sekarang ini antara lain, kurangnya pemerataan, rendahnya kualitas pelayanan pendidikan, belum optimalnya manajemen system pendidikan dan kurangnya keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan pendidikan.
Rendahnya Derajat Kesehatan dan tingkat Kesejahteraan Masyarakat
Rendahnya derajat kesehatan masyarakat juga merupakan efek dari rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, dimana biaya obat dan pelayanan kesehatan semakin meningkat sementara daya beli masyarakat merosot.
Dengan adanya Pembangunan Puskesmas dan Poskesdes diupayakan minimal dapat memberikan pelayanan dasar kesehatan di masyarakat dan terjangkau, juga dapat melayani masyarakat miskin, disamping itu pelayanan Posyandu juga perlu ditingkatkan, baik sarana  prasarana dan pemberdayaan Kader Posyandu itu sendiri, karena Posyandu merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan balita sebagai generasi penerus bangsa.
Sehubungan dengan mahalnya harga obat-obatan, maka perlu adanya upaya kegiatan pelatihan dan sosialisasi mamfaat penggunaan obat-obat tradisional serta diharapkan sampai dengan pengembangan produk obat-obat tradisional.
Rendahnya Tingkat Ekonomi Masyarakat
Masalah pembangunan yang sangat urgen pada saat ini,adalah  masalah kemiskinan yang ditandai oleh tumbuhnya pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Masyarakat Desa Mudalang yang sebagian besar penduduknya adalah petani sebagai mata pencaharian dengan tingkat ekonomi yang masih rendah karena faktor alam yang kadang – kadang tidak bisa teratasi seperti banjir yang sering melanda. Karena itu usaha pertanian hanya bisa dilakukan satu kali dalam setahun. Disamping itu kualitas tingkat pendidikan dan wawasan yang masih rendah, mengakibatkan munculnya problem karena tidak bisa bersaing dalam dunia usaha.
Adanya Kerusakan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Air.
Sumber daya alam sebagai bagian dari kehidupan harus ada keseimbangan, khususnya masalah hutan, mengingat Desa Mudalang tidak mempunyai kawasan hutan, sehingga masyarakat tidak banyak berinteraksi dengan hutan, baik hutan negara maupun hutan rakyat.
Air yang merupakan sumber kehidupan pokok kadang – kadang tidak layak lagi untuk dikonsumsi masyarakat pada saat banjir kiriman datang karena sudah sangat tercemar dengan adanya kegiatan pertambangan dan perkebunan sawit di hulu sungai.
Karena ini juga menjadi permasalahan cukup besar karena di desa Mudalang  masih kurang untuk jalur perdistribusian  PDAM.
PROGRAM  PEMBANGUNAN  DESA
Rencana Program Pembangunan Desa
Penyusunan program rencana pembangunan desa (RPJM Des) berdasarkan seluruh usulan yang telah diseleksi dalam rapat BPD dan disetujui dalam Musrembang Desa serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa menyakup semua bidang kehidupan yang ada di masyarakat. Kemudian dalam Musrembang desa ditetapkan semua urutan bidang-bidang tersebut berdasarkan semua usulan yang telah disetujui. Bidang-bidang tersebut adalah sebagai berikut:
1  Bidang Sarana dan Prasana
Jenis usulan yang termasuk dalam perencanaan pembangunan desa dalam bidang sarana  dan prasarana desa adalah sebagai berikut :
  1. Pembuatan dan Peningkatan Jalan , Jembatan/Titian
  2. Pembuatan Saluran Irigasi
  3. Bantuan Bibit pertanian, perikanan dan peternakan
  4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa
  5. Pengadaan Kantor BPD dan kelengkapannya
  6. Pengadaan Mesin Pompa Air
  7. Pembuatan Penampungan Air Bersih /Tong Air
  8. Pengadaan Mesin Pemotong Rumput
  9. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga
2   Bidang Kesehatan
Untuk program perencanaan pada bidang kesehatan dititik beratkan pada kebutuhan sarana kesehatan masyarakat yang langsung berkenaan dengan masyarakat rumah tangga miskin. Program-program yang direncanakan terutama pada pemenuhan kebutuhan air bersih, karena selama ini yang menjadi permasalahan pada musim kemarau . Progaram-program tersebut tersusun   adalah sebagai berikut :
  1. Pengadaan MCK/ Jamban Keluarga
  2. Pelatihan Kader Posyandu
  3. Perbaikan saluran pembuangan
3   Bidang Ekonomi
Program perencanaan yang berhubungan dengan bidang ekonomi menitik beratkan pada perencanaan pembangunan yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat menengah ke bawah sesuai sasaran dari RPJM Des. Pembangunan tersebut baik berupa bangunan fisik maun non fisik yaitu bagaimana menciptakan atau menumbuhkan usaha kecil masyarakat yang dapat menambah penghasilan masyarakat. Semua ini agar masyarakat ada usaha tambahan selain bertani. Bukan berarti mereka akan meninggalkan usaha sebagai petani, tetapi agar ada tambahan pendapatan, karena usaha bertani untuk Desa Mudalang hanya dapat dilakukan setahun sekali.
Program-program tersebut meliputi :
  1. Pengadaan sarana home industry
  2. Bantuan Modal usaha Kecil Desa
  3. Saluran Air untuk Pertanian
4   Bidang Pendidikan
Sasaran rencana pembangunan yang berhubungan dengan bidang pendidikan lebih mengarah pada pemenuhan sarana pendidikan tingkat dasar yaitu sebagai berikut:
  1. Pelatihan wira usaha bagi pemuda
  2. Bantuan sarana TK/TPA
  3. Peningkatan SDM (PKK dan Kader-Kader)
  4. Pelatihan Home Industry
  5. Pelatihan Perbengkelan
  6. Pelatihan Pertanian
  7. Pelatihan Peternakan
  8. Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik
5   Bidang Sosial Keagamaan
Pembangunan bidang sosial keagamaan meliputi program pembangunan sebagai berikut :
  1. Bantuan Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan
  2. Bantuan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional
  3. Pengadaan Kantor Sekretariat PKK
  4. Pembinaan Kesenian Tradisional
  5. Pembinaan Karang Taruna
BAB VI KEWENANGAN DESA
URUSAN HAK ASAL USUL DESA
Berdasarkan Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat  setempat  yang  diakui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dalam kontek penyelenggaraan  Pemerintahan Desa, dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan desa, serta pembinaan masyarakat maka desa selain memiliki sumber Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa juga berhak untuk  mendapatkan Alokasi Dana Desa Umum yang diterima oleh Daerah.
Di era Otonomi, Pemerintahan Desa Mudalang juga melaksanakan kegiatan Otonomi tersebut. Indikatornya adalah penggalian potensi desa yang ada. Namun usaha tersebut masih jauh dari harapan Pemerintah Desa Mudalang karena masih kurangnya faktor pendanaan, SDM, pendapatan masyarakat desa serta Pendapatan Asli Desa Mudalang yang hingga sampai saat ini belum ada.
1. Pelaksanaan Kegiatan
Program – program pembangunan Desa dilakukan dengan Usulan – usulan dari tingkat RT yang di musyawarahkan. Dan ditampung pada kegiatan Dusun. kemudian  usulan-usulan dari Dusun tersebut dibawa dalam Musrenbangdes. Semua program kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala. (terlampir pada lampiran jenis kegiatan Pembangunan Desa Mudalang).
Kegiatan pembangunan fisik untuk Desa Mudalang masih sekitar sarana dan prasarana yang mengacu pada Dokumen Musrenbangdes. Mengingat bahwa Desa Mudalang merupakan daerah persawahan dan perkebunan kelapa dan sebagian kecil merupakan perkebunan sawit  maka kegiatan sarana dan prasarana Perhubungan, Perkebunan serta Pemerintahan masih menjadi Prioritas ataupun Agenda Kegiatan Pembangunan Fisik Desa, yang pelaksanaan sepenuhnya oleh masyarakat itu sendiri. Dari Pemerintah Desa hanya menampung/ menjembatani kemudian usulan tersebut di masukan dalam Agenda Pembangunan. Dan yang lebih penting lagi adalah melihat Keuangan yang ada. Karena Faktor ini mendukung sepenuhnya dari berbagai kegiatan yang ada. Setelah semua kegiatan sarana dan prasarana desa sukses dilaksanakan, barulah kegiatan Non fisik dikerjakan. [tertuang dalam Dokumen Musrenbangdes]. Semua Program ini sukses sepenuhnya harus didukung dengan Profesional dan tidak melanggar ketentuan. Karena semua kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak khususnya Masyarakat , instansi- instansi terkait yang ada serta Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu  pada umumnya.
2. Tingkat Pencapaian
Keberhasilan suatu pembangunan didesa tidak lepas dari peran serta masyarakat, Dengan  dukungan swadaya pun  belum  mampu  atau  belum  bisa diukur  berhasil  apabila  pelaksanaan   pembangunan   tersebut   hanya mengandalkan swadaya. Intinya harus ada kebersamaan, saling pengertian , saling percaya dan saling mempunyai dan rasa memiliki.
Di Desa Mudalang tingkat pencapaian pembangunannya yang paling menonjol adalah Pelaksanaan kegiatan dana- dana  P3DM  tahun 2004-2006, PDSB tahun 2007-2009, PNPM-MP tahun 2010 ADD tahun 2011 – 2013   Karena dana tersebut cukup lumayan dan dukungan swadayanya masih berjalan saat pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan. Kontribusi masyarakat juga banyak.Sedangkan pelaksanaan dana ADD dirasa belum optimal. Hal ini terjadi karena dana ADD dananya terbatas. Penggunaanya dana ADD diperuntukan untuk pemeliharaan – pemeliharaan dan jika untuk pekerjaan pembangunan yang baru bias tetapi hanya berskala kecil. Kegiatan  PNPM- MD,  Dana  ADD    tingkat    pencapaian    pelaksanaanya     dibidang Pemerintahan dan Pemberdayaan masyarakat, dan  Pendapatan Asli Desa Mudalang digunakan untuk kegiatan yang bersekala kecil untuk pencapaian APBDesa masih jauh dari yang diharapkan.
3. Satuan Pelaksanaan kegiatan Desa
Dalam Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa Mudalang, pelaksanaanya mengacu pada Peraturan Daerah  Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Struktur  Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku. Dari Kepala Desa hingga ke RT/RW berjalan dengan baik. Begitu juga dengan Lembaga – lembaga Desa yang ada. Pelaksanaan kegiatanya sesuai pekerjaanya masing- masing yang telah diatur menggunakan Pedoman Susunan Setruktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah DesaTahun 2007.
4. Data Perangkat Desa
Sesuai ketentuan dengan ketentuan Desa Mudalang dibagi menjadi 7 (tujuh) wilayah RT .
Berikut diterangkan data perangkat  Desa Mudalang:
Kepala Desa
TAJEMUDDIN
Sekretaris Desa
MASRANI
Kepala Urusan Pemerintahan
NUR HASANAH
Kepala Urusan Pembangunan
ABDUL MUTALIB
Kepala Urusan Umum
RAHMATASIAH
Bendahara Desa
RUSNI YARNI
Tata Usaha
LISNA YANTI
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Semua anggaran yang telah dituangkan dalam APBDes sering kali belum bisa sesuai rencana. Kejadian ini tidak hanya terjadi di Desa Mudalang, di Desa / wilayah yang lain juga keadaanya tidak jauh berbeda. Semua pelaksanaan kegiatan di desa, dana di Alokasikan pada pekerjaan- pekerjaan yang dianggap perlu dan darurat. Pekerjaan yang pelaksanaan nya menggunakan dana yang besar diajukan ke Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, atau PNPM dan Pemerintah Propinsi. Realisasi pekerjaan pembangunan didesa menunggu Anggaran yang telah di sahkan. Dan apabila masih kurang/ lebih diadakan perubahan anggaran sesuai ketentuan.
6. Proses Perencanaan Pembangunan
Dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Mudalang, sistim Gotong Royong masih berjalan dan terus dipertahankan. Dalam hal ini Gotong Royong masih menjadi sarana kerjasama antar warga dan menjalin kebersamaan dalam pelaksanaan Pembangunan. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu diadakan musyawarah diantara pelaksana kegiatan beserta elemen masyarakat di tingkat RT/ Lokasi wilayah yang akan di bangun. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut dilaporkan ke Tingkat Desa. Kemudian dalam Musrenbang dimasukan kedalam agenda pembangunan dan didata menjadi Rencana Kerja tahunan Desa. Selanjutnya dimasukan ke dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan Desa.
7. Sarana dan Prasarana
Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala desa. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana desa.
Bangunan bangunan yang ada khususnya bangunan  Sarana umum, sarana Pemerintahan, sangat perlu untuk dibangun  karena   memberi kemamfaataan yang banyak. Khusus untuk , Pembangunan Titian Kayu Ulin dan Pembuatan Jalan Tani/Urugan Jalan serta pengadaan fasilitas untuk Kantor Desa di  Desa Mudalang menjadi Program prioritas karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat, mengandalkan Alokasi Dana Desa ( ADD ). Banyak manfaat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut antara lain:
a) Lembaga – lembaga kemasyarakatan didesa dapat meningkatkan kemampuanya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian                           pembangunan sarana dan prasarana desa bersama dengan Pemerintah Desa.
b) Diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan di setiap pembangunan sarana dan prasarana , memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat                 yang ada.
c) Partisipasi swadaya dana dan Gotong Royong tenaga/ matrial menjadi lebih optimal.
Berikut disampaikan sarana dan prasarana desa yang ada :
  1. Kantor Desa 1 buah
  2. Langgar/Musholla 1 buah
  3. Jembatan Ulin  7 buah
  4. Majelis Ta’lim 3  buah
  5. Poskesdes 1 unit
  6. Sekolah Dasar Jumlah 1 unit
  7. Madrasah Tsanawiyah 1 buah
  8. Sarana Air Bersih 10 unit
  9. Jalan Titian Kayu Ulin 16 unit
Uraian lebih lanjut ada dalam Profil Desa Mudalang.
8. Permasalahan dan penyelesaian
Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala. Ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan Pembangunan tersebut. Sedangkan swadaya dan gotong royong ada beberapa masalah . Untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mendukung sepenuhnya dan partisipasi lebih ditekankan kepada masyarakat. Agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan diharapkan sesuai rencana kerja yang ada. Semua keputusan diserahkan kepada masyarakat dalam penggalian dana ataupun swadaya. Partisipasi dan gotong royong ditekankan pada masyarakat dan dilakukan sosialisasi pada masyarakat agar semua pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana.
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
1Pelaksanaan Kegiatan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten/ kota terdiri dari segala kegiatan pembangunan  berskala besar. Yang pemerintah Desa tidak mampu untuk melaksanakanya dan  perkerjaannyapun  langsung dikelola oleh Tim Pelaksana Kabupaten ( Dinas PU ),  terkait dalam pelayanan dasar. Untuk perencanaan pembangunan yang berskala besar di desa diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten lewat RPJMDes. Sedangkan kegiatan Pemerintah Desa yang berskala kecil pelaksanaanya dilakukan oleh Desa. Ini disebabkan karena kecilnya Pendapatan Asli Desa. Harapan kami semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes terlaksana dan didukung dari Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
2. Tingkat Pencapaian
Keberhasilan pelaksanaan program desa tidak lepas dari peran serta masyarakat yang nyata. Di pekerjaan ini semua elemen masyarakat desa harus besatu padu melaksanakan semua pelaksanaan program desa. Dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik sebetulnya sudah dirasakan hasilnya. Adapun terdapat kekurangan merupakan hal yang biasa di dalam pelaksanaan suatu program desa. Pelaksanaan ADD di tahun 2016 dan APBN, dana yang dianggarkan untuk program pembangunan dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Desa. Oleh Pemerintah Desa Mudalang swadaya lebih ditekankan sekali mengingat partisipasi mereka sangat dibutuhkan. Namun dalam pelaksanaanya hal tersebut juga sering terhambat. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang kurang pemahaman ataupun karena yang lainya. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah bagi pelaksanaan program pembangunan maupun program yang lainya.
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Dalam rangka mendukung Program Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, kami dari Jajaran Pemerintahan Desa beserta lembaganya senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut. Namun pelaksanaanya juga banyak kendala.   Tetapi dari pihak pemerintahan Desa beserta lembaganya sering diadakan sosialisasi – sosialisasi pelaksanaan program. Bagaimanapun juga kontribusi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap program – program Pemerintah.
Berikut disampaikan data – data pembangunan desa ditahun 2017 :
1
Peningkatan Jalan RT 07
:
APBN
2
Peningkatan Jalan RT 03
:
APBN
3
Pembuatan Jembatan Beton RT 07 (type 1)
:
APBN
4
Pembuatan Jembatan Beton RT 07 (type 2)
:
APBN
5
Pembuatan Drainase
:
APBD (Dinas PU)
4. Satuan pelaksana kegiatan Desa
Dalam pelaksanaan setiap program desa dari jajaran Pemerintah Desa Mudalang melaksanakan ketentuan yang ada. Dari masing- masing perangkat hingga ke tingkat RT melaksanakanya. Namun dalam kegiatan masih terdapat hambatan – hambatan. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa, maka dari Pemerintah Desa mengadakan musyawarah.
5. Data Perangkat Desa
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Struktur Susunan Organisasi dan Tata Kerja. Dalam pelaksanaanya sehari- hari semua kegiatan perencanaan dikoordinasikan dengan pihak Kecamatan, dan apabila perlu dengan pihak Pemerintah Kabupaten.
Dalam hal ini sesuai kewenanganya jajaran pemerintah Desa menyelenggarakan pelaksanaan program dari semua instansi yang terkait dalam menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan pelaksanaannya.
Berikut diterangkan data Perangkat sesuai tugas dan jabatanya :
  1. TAJEMUDDIN, Jabatan Kepala Desa Mudalang. Tugas dan kewewenangnya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenanganya, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten .Dan sebagainya.
  2. MASRANI, Jabatan Sekretaris Desa Mudalang. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan didesa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa. Dan lain sebagainya.
  3. NUR HASANAH, Jabatan Kaur Pemerintahan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah penyusunan rencana kegiatan, menjabarkan,  pengumpulan perintah Kepala Desa serta mendistribusikan tugas tersebut pada masyarakat. Dan lain sebagainya.
  4. ABDUL MUTALIB,Jabatan Kaur Pembangunan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah Koordinator pelaksanaan tugas dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga kemasyarakatan ( LPM ) yang terkait baik secara Formal ataupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat. Dan lain sebagainya.
  5. RAHMATASIAH, Jabatan Kaur Umum. Sebagian tugasnya adalah mengumpulkan, mengolah, meng Evaluasi dan pelaporan data dibidang perekonomian dan pembangunan serta mengadakan pembinaan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat.
  6. LISNA YANTI, Jabatan Tata Usaha. Tugas dan sebagian wewenangnya adalah pengumpulan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan rapat- rapat, tata usaha desa, surat menyurat, kearsipan, penyajian data dan kepustakaan serta dokumentasi. Dan lain sebagainya.
  7. RUSNI YARNI, Jabatan Bendahara  Desa. Sebagian dan tugasnya adalah melakukan pengelolaan administrasi  keuangan desa yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan desa dan laporan realisasi keuangan dan lain sebagainya.
Semua pelaksana kegiatan tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
1. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Semua pelaksanaan proyek- proyek fisik maupun non fisik dana yang dianggarkan bantuan dari Kabupaten didata. Proyek- proyek tersebut yang pendanaanya skala besar diserahkan kepada Kabupaten. Untuk kegiatan pembangunan desa tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik. Namun pelaksanaan kegiatan non fisik pun dianggarkan dalam APBDes dan tertuang dalam RPJMDes. Segala permasalahan yang menyangkut Pemerintahan Desa apabila tidak mampu desa berkoordinasi dengan instansi terkait. Realisasi pelaksanaan program Pemerintah Desa tidak lepas dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten selaku Pembina dan pembimbing dalam pelayanan pada masyarakat.
2.Permasalahan dan penyelesaian
Karena masyarakat Desa Mudalang belum semua sadar pentingnya gotong royong dan rasa kepemilikannya, sehingga apa bila diadakan gotong – royong / swadaya material masih ada yang mangkir beralasan untuk tidak berhadir . Namun tidak  mempengaruhi warga yang lainya,   gotong royong tetap berjalan demi kesuksesan pembangunan Desa Mudalang.
BAB VII TUGAS PEMBANTUAN
TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
1. Dasar Hukum
Pelaksanaan program Pemerintah baik Pusat maupun daerah senantiasa dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa. Karena salah satu fungsi Pemerintah desa adalah pelayanan dan perlindungan masyarakat.
Dasar – dasar  tugas pembantuan ;
  1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4265 ;
  2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional 2004- 2009 (Lembaran ystem ystemc Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 59) ;
2. Instansi Pemberi Tugas
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak lepas dari Pembinaan dari Pihak Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Sesuai dengan kedudukanya Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam pelaksanaan kegiatanya tugas – tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenanganya, karena desa sesuai peraturan yang ada merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi terkait.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  ( Pelaksanaan Kegiatan )
Dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, apabila dampak yang ditimbulkan bersifat system maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten. Pelaksanaan kegiatan tersebut, di Desa Mudalang berpedoman pada kebijakan Pemerintah Kabupaten. Karena pemerintahan desa melaksanakan kegiatannya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan dalam desa pelaksanaanya mengacu pada Peraturan Desa. Dalam melaksanakan kegiatan Peraturan Desa kegiatanya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dalam melaksanakan suatu Peraturan, permasalahan pasti timbul karena dalam pelaksanaannya terkadang ada sebagian masyarakat yang belum mengerti dan memahami peraturan tersebut. Pelaksanaan Kegiatan desa saat ini masih difokuskan ke Infrastruktur / sarana dan prasarana masyarakat karena kegiatan ini merupakan Skala prioritas desa. Dampak yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan desa biasanya terjadi dalam kelompok masyarakat diwilayah tersebut. Namun hal ini bisa diatasi dengan pendekatan pada warga masyarakat dan diberi pengertian dan sebagainya. Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan desa, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan semua kegiatanya.
Sumber dan Jumlah Anggaran yang diperlukan
Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, perlu adanya partisipasi dari seluruh warga masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan kegiatan lainya perlu didukung dengan dana yang diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga dalam hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut data data kegiatan desa yang belum direalisasikan di tahun 2016 ;
  • Pembentukan dan Pengembangan BUMDES
  • Penambahan Sarana Fasilitas Kantor
  • Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Manusia untuk kelancaran pelayanan kepada mayarakat
Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa sumber pendanaanya ditopang oleh Pemerintah Kabupaten serta sumber pendapatan desa lainya.
Satuan pelaksanaan kegiatan desa
Pelaksanaan semua kegiatan pada dasarnya menggunakan data yang ada serta pembagian tugas yang diberikan oleh  instansi yang berkepentingan. Dalam kegiatannya pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh semua aparat desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.Desa membentuk tim yang disebut Tim Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat untuk melaksanakan semua kegiatan fisik desa serta tugas lain yang diberikan dalam peraturan di desa. Semua lembaga- lembaga difungsikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
Sarana dan Prasarana
Pembangunan – pembangunan yang telah dilaksanakan ditahun yang lalu masih banyak meninggalkan sisa pekerjaan yang belum selesai. Hal ini terjadi karena  Sumber dana yang didapat desa untuk saat ini yang rutin hanyalah dana ADD, dana APBN dan sisa pembangunan fisik yang belum diselesaikan akan diselesaikan pada tahun berikutnya. Padahal semua Perencanaan pembangunan yang sudah ada di RPJMDes di alokasikan satu tahun menggarap 1 ( satu ) proyek. Akibat yang terjadi semua perencanaan menjadi mundur. Untuk Sarana dan prasarana fisik yang ada di desa semuanya di inventarisir dan didata tingkat kekurangan dan kebutuhan dananya.
Permasalahan dan Penyelesaian
Sebagian pekerjaan didalam desa dalam pelaksanaanya masih banyak kekurangan – kekurangan. Namun hal tersebut tidak berarti suatu pekerjaan tersebut tidak selesai, kadang permasalahan yang timbul adalah teknis pelaksanaannya/anggarannya. Dalam pelaksanaan semua anggaran yang telah tertuang dalam APBDes sering kali mengalami hambatan. Banyak rencana yang dilaksanakan masih mengalami kekurangan pembiayaan- pembiayaan. Sedangkan ADD dilaksanakan sesuai Pos masing-masing, sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional.
Tugas Pembantuan Yang Diberikan
Dalam kontek penyelenggaraan pemerintahan desa semua pekerjaan yang telah tertuang dalam APBDesa maupun RPJMDes dalam pelaksanaanya banyak membutuhkan bantuan informasi dari Instansi terkait. Karena dalam teknis pelaksanaanya sering sekali informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang pelayanan pada masyarakat, bahkan

To compose a composition for college admissions isn’t as difficult as it is for students who wish to be writers in the course of their life. Your ambition is to find out and your composition is the only instrument you’ll be able to use to assist you gain acceptance to your college. You essaywriter have to decide on the topic and then there are certain factors that you need to think about if you would like to compose in another genre. Following that, you have to decide what subjects would provide one of the best feedback from the evaluators and what academic types of essays will be useful for you.

juga dana dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Anggaran dan yang lainya.
Dasar hukum kegiatan tersebut diantaranya ;

  1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4265 ;
  2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional 2004- 2009 (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan Kabupaten Tanah Bumbu Kepada Desa;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 59) ;
Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantukan
Pelaksanaan Anggaran Desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Dalam pelaksanaanya pengawasan diartikan bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa. Di Desa Mudalang pelaksanaan semua perencanaan dilaksanakan oleh perangkat dan Lembaga Desa yang berkepentingan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Untuk mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka pihak Pemerintah Desa mengadakan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Daerah yang berkepentingan untuk mendukung kegiatan desa tersebut.
 Sumber dan Jumlah Anggaran
Keuangan Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Serta dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBDes yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa. Kepala Desa selaku kepala pemerintah di Desa Mudalang adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa.
Kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang milik desa;
d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
e. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik desa;
serta Koordinator pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
Sumber dan Pendapatan Desa Tahun 2017
No
Jenis Kegiatan
Sumber Dana
APBN (Rp)
APBD (Rp)
APBDes    (Rp)
1
Peningkatan Jalan RT 07
293.971.600
2
Peningkatan Jalan RT 03
71.495.000
3
Pembuatan Jembatan Beton RT 07(type 1)
192.741.700
4
Pembuatan Jembatan Beton RT 07 (type 2)
190.095.700
5
Pembuatan Drainase
300.000.000
JUMLAH
748.304.000
300.000.000
Sarana dan Prasarana
Dalam Pelaksanaan Anggaran diatas kegiatan sarana dan prasarana Peningkatan  Jalan, Pembuatan  Beton serta Pembuatan Jembatan dalam pelaksanaan dan pengawasanya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa dan Masyarakat, sumber dananya dari APBDes .
BAB VIII URUSAN PEMERINTAHAN LAINYA
KERJASAMA ANTAR DESA
1. Desa yang diajak kerjasama
Mengingat belum ada kerjasama antar desa maka di RPJMDes pun belum dituangka
Dasar Hukum
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, pedoman tentang pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa, perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara No.4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan Kabupaten Tanah Bumbu Kepada Desa;
  7. Bidang Kerjasama
  8. Nama Kegiatan
  9. Satuan Pelaksana Kegiatan
  10. Data Perangkat Desa
  • TAJEMUDDIN, Jabatan Kepala Desa Mudalang. Tugas dan kewewenangnya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenanganya, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan.Dan sebagainya.
  • MASRANI, Jabatan Sekretaris Desa Mudalang. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan didesa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa. Dan lain sebagainya.
  • NUR HASANAH, Jabatan Kaur Pemerintahan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah penyusunan rencana kegiatan, menjabarkan, koordinator, pengumpulan perintah Kepala Desa serta mendistribusikan tugas tersebut pada masyarakat. Dan lain sebagainya.
  • ABDUL MUTALIB, Jabatan Kaur Pembangunan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah Koordinator pelaksanaan tugas dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga kemasyarakatan yang terkait baik secara Formal ataupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat. Dan lain sebagainya.
  • RAHMATASIAH, Jabatan Kaur Umum . Sebagian tugasnya adalah mengumpulkan, mengolah, meng Evaluasi dan pelaporan data dibidang perekonomian dan pembangunan serta mengadakan pembinaan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat.
  • LISNA YANTI. Jabatan Tata Usaha. Tugas dan sebagian wewenangnya adalah pengumpulan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan rapat- rapat, tata usaha desa, surat menyurat, kearsipan, penyajian data dan kepustakaan serta dokumentasi. Dan lain sebagainya.
  • RUSNI YARNI,Jabatan Bendahara Desa. Sebagian dan tugasnya adalah melakukan pengelolaan administrasi keuangan desa yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan desa dan laporan realisasi keuangan serta membantu pemungutan dan penyetoran PBB kepada Pemerintah. Dan lain sebagainya.
Data Tim Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat:
>  Kepala Desa
>  Perangkat Desa
>  BPD
>  LPM
>  KPMD
> Tokoh Perempuan
> Tokoh Masyarakat
      12. Sumber dan Jumlah Anggaran.
      13. Jangka Waktu Kerjasama
      14. Hasil Kerjasama
      15. Permasalahan dan Penyelesaian
           Belum adanya musyawarah untuk kerjasama antar desa khusunya bidang pambangunan fisik dan mapun non fifik pada                         umumnya di Kecamatan Kusan Hilir belum ada kegiatan kerjasama melainkan yang dibangun adalah dalam wilayah masing-               masing desa.
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Mitra Yang diajak Kerjasama.
    Tidak ada
2. Dasar Hukum
  • Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa dan Peraturan
          Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang   Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan            Peraturan Desa, pedoman tentang pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa, perlu diatur dengan Peraturan                  Daerah
  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan Selatan;
  • Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara No.4389);
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  • Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamamatan Simpang Empat, Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Angsana dan Kecamatan Kuranji;
  • Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan Kabupaten Tanah Bumbu Kepada Desa;
3. Bidang Kerjasama
Tidak Ada
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
6. Sumber dan Jumlah Anggaran
7. Jangka Waktu kerjasama
8. Hasil Kerjasama
9. Permasalahan dan Penyelesaian
Pemerintah Desa Mudalang  belum pernah memusyawarahkan tentang   kerjasama dengan Pihak ke   Tiga baik itu CV maupun              Bapak angkat untuk permodalan, kedepan diharapkan untuk bekerjamasa dengan pihak lain untuk menanamkan  modal  bagi                peremajaan tanaman kelapa sawit.
BATAS DESA
Sengketa Batas Desa
Letak Desa Mudalang berbatasan dengan desa-desa sekitar ( Manurung dan Rantau Panjang Hulu ).Batas Desa sudah ditertibkan secara administratif maka pada tahun 2014 tidak mengalami apa yang dinamakan sengketa batas desa. Didalam penentuan tapal batas tentunya banyak permasalahan untuk menyelesaikannya.
Batas desa merupakan batas wilayah administratif didalam pemerintahan desa yang dikuatkan dengan perundang- undangan yang berlaku.
Berikut disampaikan Batas- batas  Desa Mudalang ;
a. Batas desa sebelah Utara          : Desa Rantau Panjang Hulu
b. Batas desa sebelah Timur          : Sungai Kusan
c. batas desa sebelah Selatan       : Sungai Kusan
d. Batas desa sebelah Barat          : Desa Manurung
Penyelesaian yang dilakukan Mengingat desa-desa di Kecamatan Kusan Hilir pada umumnya belum ditertibkan batas desa maka setiap individu masyarakat bervariasi pedoman yang di pakai dalam menentukan batas desa. Untuk menjaga hal- hal yang tidak diinginkan maka Pemerintah Desa Mudalang mengadakan Sosialisasi pada masyarakat tentang batas desa dan segera mengadakan musyawarah antar desa yang bersangkutan.
Satuan Pelaksanaan Kegiatan
Untuk tugas yang pembantuan dalam mengantisipasi permasalahan batas desa, pihak Pemerintah Desa memberikan tugas kepada perangkat desa dan dibantu masyarakat desa setempat yang berkepentingan dengan hal tersebut, di desa di bentuk tim untuk melaksanakan suatu kegiatan baik yang dikerjasamakan maupun yang bekerja didalam desa. Tim – tim tersebut bekerjasama dengan instansi yang terkait dalam bidangnya masing- masing. Tim desa terdiri dari Perangkat desa, Tokoh Masyarakat,  BPD, LPMD dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. Untuk menguatkan Tim tersebut Kepala Desa membuat Keputusan Desa tentang pengangkatan Tim tersebut.
Data Perangkat Desa
  • TAJEMUDDIN, Jabatan Kepala Desa Mudalang. Tugas dan kewewenangnya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenanganya, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan.Dan sebagainya.
  • MASRANI, Jabatan Sekretaris Desa Mudalang. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan didesa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa. Dan lain sebagainya.
  • NUR HASANAH, Jabatan Kaur Pemerintahan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah penyusunan rencana kegiatan, menjabarkan, koordinator, pengumpulan perintah Kepala Desa serta mendistribusikan tugas tersebut pada masyarakat. Dan lain sebagainya.
  • ABDUL MUTALIB, Jabatan Kaur Pembangunan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah Koordinator pelaksanaan tugas dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga kemasyarakatan yang terkait baik secara Formal ataupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat. Dan lain sebagainya.
  • RAHMATASIAH, Jabatan Kaur Kemasyarakatan. Sebagian tugasnya adalah mengumpulkan, mengolah, meng Evaluasi dan pelaporan data dibidang perekonomian dan pembangunan serta mengadakan pembinaan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat.
  • LISNA YANTI. Jabatan Tata Usaha. Tugas dan sebagian wewenangnya adalah pengumpulan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan rapat- rapat, tata usaha desa, surat menyurat, kearsipan, penyajian data dan kepustakaan serta dokumentasi. Dan lain sebagainya.
  • RUSNI YARNI,Jabatan Bendahara Desa. Sebagian dan tugasnya adalah melakukan pengelolaan administrasi keuangan desa yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan desa dan laporan realisasi keuangan serta membantu pemungutan dan penyetoran PBB kepada Pemerintah. Dan lain sebagainya.
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
Bencana yang terjadi dan penanggulanganya
Patut kita sadari karena Desa Mudalang terletak di daerah bantaran sungai namun tidak  terjadi bencana alam seperti banjir  , walau berada di daerah dataran rendah tetapi mungkin dikarenakan resapan air yang masih optimal.
Status Bencana
Dikarenakan Desa Mudalang termasuk wilayah tidak termasuk berstatus sebagai daerah rawan bencana seperti banjir, sehingga belum ada prioritas untuk hal ini, namun kewaspadaan tetap harus dikedepankan.
Sumber dan Jumlah Anggaran
Tidak ada pembentukan Tim Penanggulangan Bencana sehingga tidak ada juga pengalokasian anggaran.
Antisipasi Desa
Dalam mengantisipasi kejadian bencana alam pemerintah   Desa Mudalang mensosialisasikan atau menghimbau kepada warga masyarakat agar berhati- hati biasanya pada musim hujan agar selalu waspada.
Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
Kelembagaan yang dibentuk:
1. Dewan Penasehat
Ketua                                 :
Sekretaris                          :
Anggota                             :
2. Pengurus
Ketua                                 :
Sekretaris                         :
Anggota                            :
Potensi bencana yang terjadi
Pada musim hujan  sangat riskan terjadi banjir karena Desa Mudalang  yang berada didaerah bantaran sungai dengan letak wilayah di dataran rendah.
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
  1. Gangguan Yang terjadi
Dalam melaksanakan ketertiban umum, di Desa  Mudalang  ada perbantuan keamanan baik dari Polmas maupun Babinsa. Untuk tahun 2015 gangguan keamanan sudah jarang terjadi apalagi pada tahun 2015 ini terjadi penambahan Poskamling.
  1. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Desa Mudalang membentuk tim yang bertugas menyelesaikan permasalahan. Baik perselisihan warga maupun kejadian lainya. Tim tersebut terdiri dari Linmas, Polmas, Babinsa dan unsur perangkat Desa Mudalang. Dalam penanganan permasalahan disetiap pelaksanaanya dibuat Berita Acara dan dilaporkan ke Muspika Kecamatan Kusan Hilir
  1. Penanggulangan dan Kendalanya
Penanggulangan ketertiban umum sering kali mendapat hambatan, disini dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan proses mendamaikan perselisihan warga sering kali pihak Pelaksana mendapat kesulitan, kecaman maupun yang lainya. Namun dalam hal ini tidak menjadi permasalahan yang berarti bagi tim tersebut. Kendala yang ada biasanya dalam teknis menyelesaikan sengketa warga/permasalahan. Karena keterbatasan Tim pelaksana dan apabila terjadi permasalahan yang serius / tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan maka tim berkoordinasi dengan pihak Muspika Kecamatan.
  1. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan
Dalam menyelenggarakan Ketertiban umum, pihak Pemerintah Desa Mudalang selalu berkoordinasi dengan Muspika Kecamatan Kusan Hilir, terutama dengan Babinsa dan Polmas.
  1. Sumber dan Jumlah Anggaran
Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dalam APBDes dianggarkan kepada petugas keamanan seperti Hansip,  Polmas dan Babinsa yang ditunjuk dan diberi insenttif tiap bulan walaupun tidak seberapa nilainya.
BAB IX PENUTUP
Dengan berlakunya Undang – Undang tentang Keterbukaan Publik, Pemerintah Desa Mudalang yang merupakan Penyelenggara pelayanan public berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, bebas dari korupsi, kulusi dan nepotisme, penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri bisa diartikan sebagai pemerintah yang dijalankan secara terbuka tanpa adanya rekayasa ataupun sesuatu yang tertutup bagi masyarakat.
Prinsip pertanggungjawaban mutlak diperlukan dan dilaksanakan dalam setiap pekerjaan atau kegiatan, karena kegiatan yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab akan memperoleh hasil yang memuaskan, walaupun belum semua rencana kegiatan dapat dilaksanakan. Dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sudah barang tentu ada beberapa faktor keberhasilan dan hambatan yang dihadapi, yaitu  :
Faktor – faktor Pendorong Keberhasilan.
Faktor pendukung keberhasilan diantaranya  :
  1. Adanya daya dukung dari masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa Mudalang dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Walaupun perkembangan selanjutnya gotong royong di desa mengalami pergeseran baik motivasi maupun bentuknya.
  2. Adanya dukungan bantuan dan perhatian dari pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Pokok – pokok Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi.
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ada beberapa pokok permasalahan dan hambatan yang dihadapi yaitu  :
  1. Tingkat ekonomi masyarakat secara umum masih rendah sehingga kemampuan dalam penggalian swadaya masyarakat sangat mengalami hambatan.
  2. Kesiapan masyarakat dalam kondisi ekonomi global dan tantangan yang berat dalam bersaing dalam dunia usaha.
  3. Kemampuan dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia masih sangat terbatas.
Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( LPPD ) Desa Mudalang Tahun 2017, tentunya banyak kekurangan laporan ini dan masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam menjalankan Pemerintahan Desa Mudalang, namun kami tetap berharap kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak dan laporan ini semoga dapat bermanfaat untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang.
Mudalang,  31  Desember  2017

KEPALA DESA MUDALANG

 

 

TAJEMUDDIN